☀️ Dampak Pemerintahan Yang Tidak Transparan

Serang Banten (ANTARA) - Munculnya UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (UU Ciptaker) memang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan penggiat lingkungan, salah satunya adalah minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan pembuatan ijin atau persetujuan lingkungan. Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang Dampakpenyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. Suatu pemerintahan dikatakan transparan jika dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. SeePage 1. Dampak dari sistem pemerintahan parlementer telah memunculkan persaingan dan sistem kerja yang tidak sehat di dalam birokrasi. Birokrasi menjadi tidak professional dalam menjalankan tugas-tugasnya, birokrasi tidak pernah dapat melaksanakan kebijakan atau program-programnya karena sering terjadi pergantian pejabat dari partai politik 2 Kepala Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota dan provinsi melakukan identifikasi di lapangan secara detail dan akurat mengenai lokasi bencana (desa dan kecamatan), luas areal lahan yang rusak dan jenis komoditas yang terkena dampak dan estimasi nilai kerugian petani, serta nama petani/kelompoktani yang terkena dampak bencana. 3. Barubaru ini saja, revisi terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disahkan antara Pemerintah dan Parlemen Republik Indonesia, dimana prosesnya seolah meninggalkan rakyat selaku stakeholder yang turut berkepentingan, disusun serta disahkan secara sembunyi-sembunyi tidak transparan, tidak akuntabel, serta seolah menjaga jarak dalamrangka mengurangi dan menghindari terjadinya aktivitas kerja yang tidak transparan dari oknum pemerintah yang menjalankan kegiatan secara tidak transparan. KAJIAN TEORI Sebelum menjelaskan mengenai konsep transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka terlebih dahulu dijelaskan dasar pijakan kajian transparansi itu L Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan Suatu pemerintahan atau kepemerintahan dikatakan transparan (terbuka), apabila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan DampakPenyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Terbuka Penyelenggara negara tertutup berarti, ketidaksediaan para pejabat negara untuk memberitahukan hal-hal publik kepada masyarakat luas. Informasi, keterangan, dan kebijakan tidak dipublikasikan kepada masyarakat luas, tetapi hanya diketahui terbatas di lingkungan pejabat negara saja. kebijakan tidak Jelaskanakibat penyelenggaraan negara yang tidak transparan. 2020-04-04 By asep. Akibat penyelenggaraan negara yang tidak transparan adalah: Rentan terhadap penyimpangan kebijakan sebab rakyat tidak tahu dan tidak dapat mengawasinya. Kebijakan dan informasi bersifat publik hanya diketahui para pejabat atau orang-orang tertentu, sedangkan . 0% found this document useful 0 votes1K views28 pagesCopyright© Attribution Non-Commercial BY-NCAvailable FormatsPPTX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes1K views28 pagesDampak Pemerintahan Tidak TransparanJump to Page You are on page 1of 28 You're Reading a Free Preview Pages 7 to 8 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 13 to 26 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.

dampak pemerintahan yang tidak transparan